MAPBUSSIDTERBARU.COM – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo mempersilakan publik menilai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.
Ganjar tidak ambil pusing hasil survei, yang menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD berada di posisi kunci.
Tugas utama pasangan Ganjar-Mahfud adalah menemui rakyat untuk menyampaikan program-program prioritas yang pro rakyat untuk memajukan bangsa ini.
“Oh iya, sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, bertemu dengan masyarakat. Jadi, kondisi survei yang menjadi perdebatan di publik, biarkan saja itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan. Tapi tugas kami adalah bertemu langsung dengan rakyat, terus melakukan konsolidasi partai, dan relawan,” ujar Ganjar usai menjadi pembicara pada Rakorpimnas INKINDO 2023 bertema “Sarasehan Bersama Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Periode 2024-2029” di Jakarta, Kamis (14/12/2023).
Ia mengatakan, hal terpenting yang wajib dilakukan adalah menyampaikan pesan pemikiran, konsepsi (rancangan) beserta program-program kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai prevensi dalam memilih pasangan capres-cawapres yang kredibel.
Pekan lalu, CEO Polmark Indonesia yang juga mantan konsultan politik Joko Widodo, Eep Saefulloh Fatah memaparkan hasil survei di 32 provinsi, yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo belum mencapai 40% serta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di atas 20%.
Follow Berita Mapbussidterbaru di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Mapbussidterbaru.com via WhatsappMenurut Eep, secara teknis survei itu menanyakan tentang preferensi pilihan pada capres.
Responden ditanya mengenai ketetapan pilihan atau masih mungkin untuk berubah.
“Berapakah yang mengatakan sudah tetap? Hanya 46% saja. Tetapi ketika dicek sisanya kemungkinan besar tidak memilih, maka ditemukanlah angka sekitar 43% pemilih kita masih diperebutkan para capres-cawapres,” jelas Eep.
Sementara itu, pengamat Politik sekaligus Guru Besar Riset Politik BRIN, Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan bahwa sejak reformasi 1998, Pemilu di Indonesia cenderung mengalami westernisasi yang menempatkan berbagai lembaga survei sebagai barometer.
Lembaga-lembaga survei ini, kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.
Misalnya, dalam menentukan arah politik yang akan diambil negara dan mengamati dinamika politik.
Di sisi lain, Ikrar mengkhawatirkan hasil-hasil survei ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar jika salah satu paslon menggugat kekalahannya ke Mahkamah Konstitusi (MK), pada Pilpres nanti.
“Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pemilih. Dan memang, pengumpulan informasi dan evaluasi calon dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan,” ujar mantan Duta Besar RI untuk Tunisia ini.
Selain itu, Ikrar menjelaskan lebih lanjut bahwa keputusan pemilih juga dapat dipengaruhi isu-isu sosial dan ekonomi.
Ia menyoroti angka kemiskinan yang tinggi, ketimpangan sosial dan pembagian BLT yang tinggi saat ini.
“Saya masih percaya pada hasil survei Litbang Kompas, tapi yang saya pertanyakan, apakah responden menjawab pertanyaan secara utuh? Sebab angka kemiskinan semakin tinggi, pembagian BLT tinggi, pembagian sembilan bahan pokok ke daerah-daerah juga tinggi, dan menurut saya bukan mustahil daerah yang disurvei sudah kena dropping barang dari atas sehingga mempengaruhi pilihan orang di daerah tersebut,” kata Ikrar.
Dalam pandangan Ikrar, situasi demokrasi dan pemahaman yang baik tentang preferensi pemilih akan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang arah politik yang kemungkinan diambil pemerintah.
