Dua Perguruan Tinggi di Sukabumi Suarakan Kritik ke Presiden Jokowi Terkait Pelanggaran Demokrasi

Dua perguruan tinggi di Kota Sukabumi menyuarakan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pelanggaran tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia, menjelang hari pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. 

Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi melalui civitas akademika yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan, Asep Deni melakukan kritik terbuka melalui mimbar akademik kepada Presiden Jokowi yang dianggap telah mencederai demokrasi di Indonesia.

“Ada 4 hal yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kami civitas Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, melihat, memperhatikan dan menyimak bahwa di bulan-bulan terakhir ini menjelang coblosan tanggal 14 Februari 2024 ini,”

Pertama, lanjut Asep Deni, terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Lalu yang kedua, terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat.

Selanjutnya ketiga, para penyelenggara negara yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif yudikatif itu terutama di eksekutif, tidak bisa menjadi contoh yang baik.

“Misalnya para pejabat seharusnya netral, ternyata tidak bisa netral, bahkan berpihak pada kelompok tertentu, golongan tertentu atau calon tertentu. Sementara di satu sisi penyelenggara lainnya seperti TNI Polri atau ASN itu diminta untuk terus netral,” ujar Asep Deni.

Keempat, ujar Asep Deni, perlu adanya sikap semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, agar tidak terjadi permusuhan dan tercerai-berai.