BOGOR, MABUSSIDTERBARU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Wisnu Wijaya menyatakan, biaya haji tahun 2024 berhasil diturunkan dari usulan awal Kemenag di angka Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, bukan Rp94,3 juta.
Wisnu ingin meluruskan klaim Kementerian Agama yang sebelumnya menyebut penurunan biaya haji berada di angka Rp 94,3 juta sebagaimana kabar tersebut telah tersebar di banyak media.
Meskipun begitu, Wisnu mengatakan bahwa nilai penurunan tersebut masih belum memuaskan karena masih terdapat sejumlah catatan.
“Pertama, kami tidak ingin jemaah kita hanya menerima nasi beserta kacang gosong yang tidak ramah lansia sebagaimana terjadi tahun lalu,” kata Wisnu, Minggu (26/11/2023).
Padahal, biaya yang dialokasikan cukup mahal saat itu, SAR 17,5 per jemaah.
Untuk itu, kami menilai angka yang diusulkan saat ini senilai SAR 16,5 juga masih relatif tinggi.
Follow Berita Mapbussidterbaru di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Mapbussidterbaru.com via WhatsappPadahal dengan SAR 10 saja, sebenarnya jemaah sudah bisa memperoleh nasi, sayur, beserta lauk pauk yang layak sebagaimana info ini kami peroleh langsung dari pengusaha katering di Arab Saudi.
Wisnu menyoroti kejanggalan atas berubahnya angka pada salah satu komponen BPIH 2024 dalam sekejap, seperti perbedaan angka pada komponen Biaya Penerbangan (PP) di Rapat Panja BPIH, Rabu 22 November 2023.
“Sebelum rapat kita skors pada Kamis 22 November 2023, pukul 17.18, pada lembaran yang diterima Anggota Panja, biaya komponen penerbangan (PP) tertera senilai Rp33.327.838. Namun kemudian ketika rapat kembali dimulai sekitar pukul 19.30 WIB, terdapat lembaran lain dengan angka pada komponen Biaya Penerbangan (PP) sebesar Rp33.427.838 atau naik Rp100.000 tanpa konfirmasi. Lengah sekejap, angka berubah,” beber Wisnu.
Wisnu juga mempertanyakan alasan syar’i kenapa jemaah diharuskan membayar full 1 kali tiket PP yang sama sekali tidak mereka pakai.
Menurut informasi dari aplikasi travelling, harga tiket Jakarta-Jeddah di bulan-bulan haji hanya berkisar di angka Rp.15-16 juta (PP).
Sementara pada komponen penerbangan BPIH (PP), biaya yang dibebankan per jemaah mencapai Rp33,4 juta atau dua kali lipat lebih mahal.
“Apa yang menjadi alasan syar’i seorang jemaah mesti membayar sesuatu yang tidak dia peroleh manfaatnya? Jika saja ini bisa ditekan sehingga jemaah hanya membayar 50% dari biaya penerbangan yang diusulkan Kemenag, atau hanya membayar sesuatu yang betul-betul mereka gunakan, maka angka yang bisa dipangkas dari beban pembayaran calon jemaah haji, baik per individu bisa berkurang sekitar Rp16 juta maupun kolektif sekitar (Rp16 juta x 241 ribu jemaah) Rp3,8 T. Apalagi jika penerbangannya dilakukan dengan jumlah rombongan yang banyak, maka semestinya kita bisa peroleh diskon, bukan?” tegas Wisnu.
Wisnu mengajukan beberapa saran agar biaya haji dapat diturunkan lebih lanjut.
Salah satunya adalah dengan cara penghematan pada komponen konsumsi.
Dalam kalkulasinya, terdapat potensi penghematan hampir Rp1 triliun.
Wisnu mendesak Kemenag kembali melakukan penyisiran dengan teliti dan mempertimbangkan efisiensi pada komponen biaya Khidmatul Masyair.
Pihaknya juga meminta agar Kemenag tidak lagi memilih syarikat yang seharusnya di-blacklist, dan memilih mereka yang bisa menawarkan biaya di angka Rp13 juta atau maksimal Rp15 juta.
Target Wisnu adalah agar biaya haji tidak naik, bahkan perlu lebih efisien dibanding tahun sebelumnya.
