Pembagian Bansos oleh Jokowi Dinilai sebagai Konstruksi Politik Otoritarian

“Yang menjadi permasalahan utamanya, adalah bansos yang nominalnya tidak seberapa diberikan sebagai iming-iming politik transaksional,” ucapnya.

Lebih lanjut dia menambahkan, rezim Presiden Jokowi terjadi selama 4 periode dimana pada 2014-2016 diistilahkan sebagai honeymoon.

“Namun pada 2016-2019 terlihat neo developmentalisme dimana pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan lain sebagainya, pada 2019-2022 terjadi oligarki ugal-ugalan dan pada 2023 hingga saat ini terjadi politik dinasti, politisasi bansos dan pengingkaran konstitusi,”pungkasnya.