Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, pihaknya akan terus memantau setiap pengaduan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Bahkan Kemenko Polhukam, kata Mahfud, memiliki satuan tugas (satgas) untuk memantau apakah aduan masyarakat terkait pemilu ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu atau tidak.
“Sebagai Menko Polhukam saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya Satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan,” kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
“Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU. Nanti cross checknya bisa di sini, apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak. Kita akan kontrol di sini, di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat 15. Itu saja,” sambungnya.
Di sisi lain, Mahfud MD juga mengapresiasi TNI yang telah menetapkan 6 prajuritnya sebagai tersangka, dalam kasus penganiayaan relawan Ganjar-Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah.
Menurutnya, langkah tersebut sangat tepat, karena netralitas aparat penegak hukum harus tetap dijaga. Sehingga, oknum yang melanggar mesti diberikan sanksi.
Follow Berita Mapbussidterbaru di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Mapbussidterbaru.com via Whatsapp“Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oleh oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan melakukan tindakan-tindakan pendisplinan,” kata Mahfud.
“Itu satu contoh yang harus diapresiasi mudah mudahan itu diberlakukan untuk kasus lain yang serupa dan daerah lain, kalau ada,” sambungnya.
